Korupsi di KPUD Banten, Laporan Dana OP Hanyalah Tanda Terima

21 11 2006

Mantan Kepala Biro Keuangan Provinsi Banten Heri Suheri yang menjadi saksi kasus korupsi di KPUD Banten mengaku bentuk pertanggung-jawaban penggunaan dana operasional KPUD Banten dari APBD 2005 sebesar Rp1.233 miliar hanya dengan tanda bukti terima.

“Saya tidak mengetahui untuk apa dana tersebut dipergunakan, dan tidak ada bukti pendukung tanda pengeluaran dana tersebut kecuali tanda terima,” kata Heri saat menjadi saksi dalam persidangan lima anggota KPUD Banten di Pengadilan Negeri Serang, Senin.

Heri mengatakan, dana operasional KPUD Banten dari APBD Tahun 2005 sebesar Rp1,2 miliar tersebut dalam ketentuannya dipergunakan untuk belanja barang, belanja pegawai, perjalanan dan operasional.

Mengenai besarnya dana operasional bagi anggota KPUD sebesar Rp5 juta perbulan untuk satu orang anggota KPUD itu ditentukan oleh rapat pleno anggota KPUD dan secara keseluruhan pengelolaan keuangan KPUD tersebut ada pada sekretariat KPUD.

Heri juga mengatakan, selain KPUD Banten, ada instansi vertikal lainnya yang menerima dana operasional dari APBD Banten tahun 2005 seperti kejaksaan dan juga instansi atau lembaga lainnya, dan pertanggung-jawaban keuangannya pada kenyataan hanya sebatas tanda terima saja.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Helmi mengatakan, berdasarkan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan daerah, harus mencantumkan bukti pengeluaran dana, dan tidak cukup hanya dengan tanda terima.

Sidang kasus dugaan korupsi dana operasional KPUD Banten Tahun 2005 sebesar Rp300 juta dipimpin Ketua Majelis Hakim Yuferry F Rangka dan dihadiri lima terdakwa yakni, Tb Didi Hidayat Laksana (Ketua), HM Sochari, M Wahyuni Nafis, Indra Abidin dan HJ Eti Fatiroh (Anggota).

Oleh Jaksa, kelima anggota KPUD Banten didakwa telah menerima dua sumber dana operasional KPUD Banten Tahun 2005 yakni APBD Banten dan APBN, padahal dalam aturan pengelolaan keuangan tidak boleh ada satu kegiatan yang dibiayai dua sumber keuangan.

Sidang akan dilanjutkan Rabu 25/4, dengan menghadirkan saksi dari anggota KPU Pusat

Advertisements