Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Atut diduga melakukan korupsi APBD Provinsi Banten senilai ratusan juta rupiah.

Menurut Juru Bicara ALIPP, Suhada, pada APBD 2011, Atut mengeluarkan kebijakan melalui program bantuan hibah yang jumlahnya sebesar Rp 340,463 miliar yang dibagikan kepada 221 lembaga/organisasi serta program bantuan sosial sebesar Rp 51 miliar. Nilai dana hibah itu jauh lebih besar dari tahun 2010 yang hanya mencapai Rp 239,27 miliar dan tahun 2009 yang hanya Rp 14 miliar.

ALIPP menemukan sejumlah kejanggalan yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi. Yaitu:

1. Kebijakan tersebut dilaksanakan tidak secara transparan mengingat surat keputusan dan daftar alamat penerima, baik bantuan hibah maupun bantuan sosial.
2. Terdapat sejumlah nama lembaga/organisasi penerima dana yang diduga fiktif dan nepotisme. Antara lain adalah:

• PMI Provinsi Banten (Rp 900 juta ) yang diketuai Ratu Tatu Chasanah, adik Ratu ATut
• KNPI Provinsi Banten (Rp 1,5 miliar) yang diketuai oleh Aden Abdul Khalik, adik tiri Ratu Atut
• Himpaudi (RP 3,5 miliar) yang diketuai oleh Ade Rossi, menantu Ratu Atut
• Tagana Provinsi Banten (Rp 1,75 miliar) yang diketuai Andhika Hazrumi, anak Ratu Atut
• GP Ansor Kota Tangerang (Rp 400 juta) yang diketuai Tanto W Arban, menantu Ratu Atut

1. Pemberian dana hibah untuk seluruh perhimpunan istri aparat penegak hukum di Provinsi Banten, dana bantuan hibah yang tidak jelas nama organisasinya
2. Membiayai 150 orang yang disebut ‘tokoh’ yang menghabiskan biaya sebesar Rp 7,5 miliar. Padahal, dalam daftar penerima bantuan dengan tegas disebutkan nama organisasi bukan nama kegiatan.

“Intinya, atas kebijakan Atut tersebut diduga telah terjadi kerugian keuangan negara dari dana bantuan hibah sebesar Rp 88,02 miliar dan dana bantuan social sebesar Rp 49, 460 miliar,” kata Suhada. [sumber : republika]

Link Terkait :

Ratu Atut Dilaporkan ke KPK, Dituduh Catut Dana Hibah

Ratu Atut Chosiyah

Tangerang: Puluhan mahasiswa menuding Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah telah berbohong lantaran tak merealisasikan janjinya pada pemilihan kepala daerah pada 2006. Itu disampaikan mahasiswa saat berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Banten, Kamis (17/2).

Mahasiswa menuntut Ratu Atut serius menjalankan janjinya dalam program pembangunan. Jika tidak, mahasiswa mengancam akan terus melakukan unjuk rasa di ibukota Tangerang.(***) metrotvnews.com,

Kabar Gembira mengenai Fasilitas HOTSPOT alun-alun kota serang tak kunjung tiba, entah kenapa..? padahal kita semua tahu akan manfaat dari adanya fasilitas hotspot area. Alun-alun sebagai taman kota dan taman bagi warga kota serang. Dengan adanya Hotspot area warga dapat saling bertemu, mengobrol, berdiskusi, berolahraga, berkreasi melalui pertunjukan seni dan budaya, mencari informasi dengan memanfaatkan fasilitas free hotspot area, atau sekadar menghabiskan waktu sambil menikmati sajian kuliner yang ada di sekitar alun2 kota serang.

Penambahan fasilitas-fasilitas umum seperti hotspot area, diharapkan dapat lebih menghidupkan ruang publik ini menjadi lebih baik lagi dan yang lebih penting lagi sesuai harapan masyarakat Kota Serang menjadikan alun-alun sebagai taman rakyat yang bersih, indah, manfaat, aman, dan nyaman.

Bahkan kini ampir setiap sudut kota fasilitas hotspot sudah ada dan terpasang guna mempermudah dalam hal pertukaran informasi. Hanya wilayah kota / kabupaten serang yang tidak pernah dan belom pernah terealisasikan sampai dengan detik ini.

Seperti yang diberitakan di Portal Banten dan Radar Banten beberapa tahun yang lalu, yang sampai sekarang belom dan tidak terealisasikan..

Kabar gembira bagi warga Kota Serang yang senang berselancar di dunia maya, Pemprov Banten berencana bakal memfasilitasi Alun-alun Barat Kota Serang dengan sarana internet.

Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi (Dishubkominfo) Provinsi Banten Harry Parwanto mengatakan, guna merealisasikan rencananya tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemkab Serang selaku pengelola Alun-alun Barat Kota Serang. “Dalam waktu dekat kita akan bahas masalah ini dengan Pemkab Serang,” kata Harry, yang ditemui di pemprov, Jumat (22/1) lalu.

Harry mengatakan, fasilitas internet di Alun-alun Barat Kota Serang bertujuan memberikan kemudahan bagi warga, terutama pelajar dan mahasiswa di Kota Serang yang kerap menggunakan jasa internet sebagai media komunikasi.

“Fasilitas ini akan membantu dunia pendidikan dan usaha di Serang,” ujarnya. Sumber : BANTENPROV

Blogger memiliki sejumlah peran penting untuk membangun kekompakan antarnegara Asia Tenggara. “Menghadapi era globalisasi, perlu perkuatan kawasan Asia Tenggara. Tanpa pondasi yang kuat, tidak bisa terwujud,” kata Hazairin Pohan, mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia, sekaligus blogger dalam acara deklarasi komunitas blogger Asia Tenggara, di rumah makan Es Teler 77, Jakarta, 10 Mei 2011.

Turut hadir dalam acara deklarasi tersebut, Aris Heru Utomo, diplomat sekaligus blogger; Gempur Abdul Ghofur, blogger Surabaya, Presiden Blogger Indonesia sekaligus ketua deklarasi Iman Brotoseno; blogger aktif Wicaksono; dan diramaikan oleh sekitar 30-an blogger.

Menurut Pohan, blogger memiliki peran penting dalam perkuat kerja sama regional. Misalnya dalam mengatasi gesekan antarnegara Asia Tengggara. Gesekan bisa diperkuat dengan adanya komunitas yang berbasis masyarakat. Tak hanya dalam mengatasi masalah, blogger juga bisa menjadi wadah untuk memperkuat ekonomi.

Aris Heru Utomo menambahkan ada sejumlah peran penting yang perlu dipahami para blogger. Mereka dapat menghasilkan sesuatu yang nyata bagi Asia Tenggara dalam berbagai isu, misalnya dalam isu lingkungan dan sosial. “Bukan sekadar kumpul-kumpul, tapi menghasilkan sesuatu yang konkret,” katanya. Blogger juga dapat berperan membangun pemahaman masyarakat tentang kerja sama negara Asia Tenggara.

Sementara, Abdul Ghofur mengkritisi bahwa selama ini para blogger masih menggunakan bahasa yang terlalu berat sehingga sulit dipahami oleh masyarakat awam. Padahal, seharusnya cukup menggunakan bahasa sehari-hari yang dapat menyampaikan pesan dengan cerdas. “Bahasa yang mudah dicerna, bahasa yang dipakai komunikasi sehari-hari,” katanya.

Ia juga sepakat blogger memiliki peran mediasi. Ia yakin jika pemahaman di tingkat masyarakat terwujud, berbagai isu sensitif yang menimbulkan gesekan dengan negara tetangga dapat teratasi. Blogger bisa menyampaikan informasi maupun solusi. [Aqda Swamurti]

Keenam Kepala Daerah Kabupaten/Kota dari berbagai Provinsi di Indonesia tersebut adalah Dr. J.R Saragih, SH., MM (Bupati Simalungun), Drs. H. Ichwan Yunus, CPA., MM (Bupati Mukomuko), H.A. Pairin, S.Sos (Bupati Lampung Tengah), H. Irhami Ridjani, S..Sos., M. Si (Bupati Kotabaru), Drs. H. Suhardi Duka, MM (Bupati Mamuju), Drs. H. Bambang M. Yasin (Bupati Dompu), dan Drs. H. Dzulmi Eldin, M.Si (Wakil Walikota Medan).

Bupati Lebak H. Mulyadi Jayabaya mengatakan bahwa Lebak saat ini masih melakukan perbaikan di segala bidang dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun bila dilihat perkembangan dari tahun 2004 sampai dengan saat ini terdapat kemajuan yang signifikan baik itu di bidang pendidikan, infrastruktur, ekonomi, kesehataan juga bidang keagamaan. Salah satu contohnya adalah menurunnya jumlah pnderita gizi buruk, menurunnya angka buta aksara serta perbaikan sarana pendidikan dan infrastruktur.

Lebih lanjut Bupati Lebak mengatakan bahwa iklim investasi di Lebak juga semakin meningkat, dan hal tersebut tidak terlepas dari adanya Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) yang mulai berdiri pada tahun 2005 sehingga memudahkan para investor dalam mengurus perijinan dengan proses yang mudah, tidak berbelit-belit, dengan biaya murah.

Ir. Sudarmadi, MM, Widyaiswara Utama Badan Diklat Kemendagri yang sekaligus sebagai ketua rombongan mengatakan. “Kami ingin tahu lebih banyak tentang kemajuan yang dialami oleh Kabupaten Lebak, dan salah satunya adalah tentang pelayanan perizinan.”

Setelah mengetahui gambaran umum perkembangan Kab. Lebak yang dipaparkan oleh ASDA II Setda Lebak, Drs. Robert Chandra, MPP rombongan langsung menuju ke KPPT untuk meninjau secara langsung proses pembuatan ijin dan berdialog dengan Kepala KPPT, Hari Setiono, S.Si., M.Si. Dalam dialog tersebut para peserta ingin mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KPPT, “berdasarkan hasil Survey Kepuasan Pelanggan/Masyarakat pada Program Peningkatan Kapasitas untuk Berkelanjutan (SCBD) Tahun 2006 dan 2009 Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Dasar Tahun 2006 sebesar 35,3% meningkat menjadi 41,1% pada tahun 2009 atau naik 5,8%, sedangkan Pelayanan Masyarakat Bidang Pelayanan Bisnis pada tahun 2006 sebesar 36,67% meningkat menjadi 45,01% pada tahun 2009 atau naik sebesar 8,34%,” demikian diungkapkan Hari.

Wakil Walikota Medan, Drs. H. Dzulmi Eldin, M.Si ketika ditanya oleh media yang hadir pada acara tersebut menyatakan salut atas perkembangan Lebak di bawah kepemimpinan H. Mulyadi Jayabaya yang juga sebagai Ketua Assosiasi Kabupaten Tertinggal Seluruh Indonesia (ASKATI), ” saya yakin misi dan program kerja ASKATI akan berhasil dan Kabupaten tertinggal di seluruh Indonesia dinilai tidak akan disandang lama serta akan segera keluar dari ketertinggalan. Sumber : Humas Lebak

1. IPPT (Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah);
2. IMB (Ijin Mendirikan Bangunan);
3. SITU/SIGA (Surat Ijin Tempat Usaha/Surat Ijin Gangguan);
4. SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan);
5. TDP (Tanda Daftar Perusahaan);
6. TDG (Tanda Daftar Gudang);
7. TDI/IUI (Tanda Daftar Industri/Ijin Usaha Industri);
8. Ijin Pertambangan Umum;
9. Ijin Penyelenggaraan Reklame;
10. SIUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi);
11. Ijin Pengusahaan Sarang Burung Walet;
12. Ijin Penebangan Kayu;
13. SIUK (Surat Ijin Usaha Kepariwisataan);
14. Perijinan Pelayanan Kesehatan.

Perijinan sebagaimana disebutkan di atas, penandatanganannya dilaksanakan oleh Kepala KPPT Kabupaten Lebak atas nama Bupati Lebak, namun untuk perijinan tertentu Kepala KPPT harus terlebih dahulu meminta persetujuan Bupati Lebak melalui Nota Dinas. Adapun perijinan yang dikecualikan tersebut meliputi :

1. Perijinan untuk pendirian Hotel;
2. Perijinan untuk pendirian Rumah Sakit;
3. Perijinan untuk pemasangan reklame konstruksi besar;
4. Perijinan untuk pendirian Rice Milling Unit (RMU);
5. Perijinan untuk pendirian SPBU/Pompa Bensin;
6. Perijinan untuk penerbitan Ijin Usaha Industri yang mempunyai nilai investasi Rp. 1 Milyar ke atas;
7. Perijinan untuk usaha Pertambangan Umum 5 Hektar ke atas;
8. Perijinan untuk mendirikan bangunan dengan 500 m2 ke atas dan atau bangunan dengan nilai bangunan Rp. 500 juta ke atas;
9. Perijinan untuk Peruntukan Penggunaan Tanah 1.000 m2 ke atas;
10. Perijinan yang belum memiliki dasar aturan perundang-undangan yang berlaku.

• DOWNLOAD : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
  NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
• DOWNLOAD : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
  NOMOR 16 TAHUN 2008
  TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 38 TAHUN 2001 TENTANG IJIN USAHA PERDAGANGAN
• DOWNLOAD : RENCANA STATEGIS KABUPATEN LEBAK TAHUN 2005 s/d 2015

sumber [pemda lebak]

Tapi, apapun itu, satu pertanyaan perlu diajukan, apakah kita semua memahami maksud dari e-Government ?.

Definisi e-Government

Mengacu pada definisi yang diajukan oleh World Bank, e-Government selanjutnya kita singkat menjadi eGov) mengacu pada penggunaan eknologi informasi oleh instansi-instansi atau badan-badan pemerintahan
(misal dengan Wide Area Networks, Internet, komputer bergerak, dst), yang dengan semua itu mempermudah dan meningkatkan kemampuan transfomasi hubungan antara warga negara, dunia bisnis, dan bagian-bagian lain dari pemerintahan. Teknologi informasi ini dapat melayani segala bentuk kebutuhan yang berbeda : layanan yang lebih baik dari pemerintah kepada warganya, peningkatan interaksi antara bisnis dan industri, pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi, hingga efisiensi manajemen pemerintahan. Hasil yang akan dapat dilihat dari penggunaan Teknologi Informasi (TI) adalah penurunan korupsi, meningkatkan transparansi, kesenangan yang lebih baik, pertumbuhan pajak dan penghasilan, dan/atau reduksi biaya-biaya.

Masih menurut World Bank, secara tradisional, biasanya interaksi antara seorang warga negara atau pengusaha dengan badan pemerintah selalu berlangsung di kantor-kantor pemerintahan. Namun seiring dengan pemunculan teknologi informasi dan komunikasi (ICT, Informations and Communications Technology) semakin memungkinkan untuk mendekatkan pusat-pusat layanan pemerintah kepada setiap klien. Sebagai misal jika ada pusat layanan yang tak terlayani oleh badan pemerintah, maka ada kios-kios yang didekatkan kepada para klien atau dengan penggunaan komputer di rumah atau di kantor-kantor.

Jika kita analogikan dengan e-Commerce, dimana dimungkinkan para kalangan bisnis melakukan transaksi diantara mereka dengan lebih efisien (B2B) dan membawa para pengguna lebih dekat pada kalangan bisnis
(B2C), eGov bertujuan untuk membuat interaksi antara pemerintah dan warganya (G2C), pemerintah dan kalangan bisnis (G2B), dan hubungan antar lembaga (G2G) lebih baik, serasi, transparan dan murah.

E-Commerce mempersiapkan segalanya melalui 4 tahap :

1. penerbitan/publikasi,
2. antar aktivitas,
3. melengkapi transaksi, dan
4. pengiriman. Hari ini, sebagian besar aktifitas eGov berpusat pada
   publikasi/penerbitan. Sebuah studi yang dilakukan Anderson consulting menemukan perbedaan yang luas diantara negara-negara dalam usaha mereka membangun eGov.

Peluang bagi e-Government

Ada beberapa tantangan dan sekaligus peluang dari keberadaan eGov :

Efisiensi : efisiensi bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Beberapa proyek dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan konsistensi hasil dengan melakukan standarisasi otomatisasi tugas. Lebih lanjut, efisiensi
juga terjadi pada sisi pembiayaan dan minimalisasi lapisan-lapisan proses di dalam organisasi dengan re-engineering dan mengefisienkan prosedur operasi. Tentu saja waktu juga menjadi lebih efisien, terutama pada tugas-tugas yang berulang. Manfaatnya adalah pegawai pemerintah dapat memperoleh kesempatan untuk menambah ilmu dan kecakapan mereka.

Peningkatan layanan dan lahirnya layanan baru : akan ditemui eningkatan kualitas, rentang jangkauan dan aksesibilitas pada setiap layanan yang diberikan pemerintah. Dalam upaya memperbaiki efisiensi, layanan harus ditingkatkan dengan cara, seperti, transaksi yang lebih cepat, kuntabilitas yang semakin baik, dan proses-proses kerja yang lebih baik. Dari eGov juga akan memicu lahirnya layanan baru : seiring dengan kemungkinan untuk mengkombinasikan layanan yang sudah ada, dapat sekaligus
dikreasikan bagaimana memajukan iklim usaha dan sekaligus meningkatkan interaksi antar warga.

Peningkatan partisipasi warga dalam pemerintahan : hal ini terjadi dengan cara menghubungkan setiap orang yang berada dalam wilayah kendali, sedemikian hingga mereka dapat mengirim dan menerima segala informasi dengan mudah. Hal tersebut akan membentuk komunitas -komunitas di masyarakat berdasarkan kemampuan profesional mereka, hobi atau kebiasaan yang sama, hingga yang concern secara khusus di bidang politik.

Transparansi : setiap warga, tanpa batas wilayah, dapat dengan mudah mengakses informasi akurat tentang kinerja pemerintah, misal di bidang politik dan ekonomi, dengan cara yang mudah dan murah.
Dengan isu demokratisasi sekarang, kesenjangan transparansi politik

E-Government memberikan peluang baru untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, dengan cara ditingkatkannya efisiensi, layanan-layanan baru, peningkatan partisipasi warga dan adanya suatu peningkatan
terhadap Global Information Infrastructure (GII) . Namun pada sisi lain, eGov juga memberikan suatu tantangan, diantaranya keamanan informasi, privacy, kesenjangan dalam akses komputer, dan manajemen
dan penyediaan pendanaan. Semua hal itu berselang selimpat dengan kombinasi intra dan antar perilaku dalam pemerintahan. Bagaimanapun juga, ditemukan sejumlah perulangan tema yang terkadang dihubungkan

dengan hal-hal sebelumnya, minimnya pendekatan ketidaktergantungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pemerintah seperti wewenang yurisdiksi, prosedur penanganan informasi yang tepat, membangun
dan memelihara infrastruktur, penyediaan layanan, dan hak-hak warga.

Meskipun eGov mencakup wilayah aktivitas dan pelaku yang luas, ada 3 sektor penting yang dapat diidentifikasi : G2G, G2B dan G2C. Beberapa pengamat menambahkan sektor keempat, yaitu G2E
(government-to-employee).

G2G : Dalam banyak hal, sektor ini mewakili kekuatan dari eGov. Beberapa pengamat menyarankan agar pihak pemerintah pada setiap tingkatan harus memperbaiki dan meng-update sistem internal mereka
dan juga prosedurnya sebelum transaksi elektronik antara warga dan kalangan bisnis (dengan pihak pemerintah) berjalan dengan sukses. G2G melibatkan pembagian data dan pertukaran data yang bersifat
elektronis diantara pelaku-pelaku pemerintah. Pelibatan pertukaran terjadi pada intra dan inter-instansi di level nasional, sebagaimana juga terjadi di tingkat provinsi dan daerah.

G2B : Aplikasi di G2B meminta banyak perhatian, sebagian besar karena tingginya antusias di sektor bisnis dan potensi pemotongan biaya melalui peningkatan praktek-praktek procurement dan meningkatkan kompetisi. Sektor G2B meliputi penjualan surplus barang-barang pemerintah kepada
publik, sebaik yang dilakukan pada upaya memperoleh barang dan layanan. Yang perlu dicatat, meski tidak semua secara langsung tergantung pada teknologi informasi, beberapa metode procurement
berhubungan dengan sektor ini:

• performance-based-contracting, yaitu suatu metode dimana
  pembayaran kepada pih ak kontraktor dilakukan berdasar pada tujuan-tujuan aktual dan hasil kerja;
• share-in-savings contracts, yaitu kontraktor dibayar di muka, semisal instalasi sistem komputer yang baru;
• reverse-auctions, di satu sisi, dipercaya untuk menggunakan teknologi informasi dan secara teratur dapat digunakan sebagai metode pembelian produk yang telah distandarisasikan dan secara
  mudah dapat dievaluasi mutunya.

G2C : Sektor ini didesain untuk memfasilitasi interaksi warga dengan pemerintah, yang bagi sebagian pengamat hal itu merupakan tujuan utama dari eGov. Beberapa interaksi yang mungkin dilakukan,
misalnya memperbaharui perizinan dan sertifikasi, pembayaran pajak, akses ke informasi publik, dan lain-lain. Jadi semacam ”one stop shopping” bagi warga masyarakat, dengan sekian banyak instansi yang terlibat dan aksesnya dapat dilakukan secara individual. Akhirnya memang terlihat pada peningkatan akses dan partisipasi publik, pada setiap waktu dan tanpa hambatan geografis.
Pada akhirnya, kesemua aktivitas di atas akan bermuara pada usaha maya dengan keuntungan nyata baik dalam bentuk pisik maupun non-pisik.

Daftar Sumber Bacaan:

Majalah Trend Teknologi Informasi, ISSN 0215 – 2188, Vol. 1 No.10, Edisi 15 November – 15 Desember
1997.

Warta Ekonomi, Dwimingguan Bis nis & New Economy, No. 16/XIV/24 Juni 2002 .

HTTP://WWW.BERITAIPTEK .COM/MESSAGES/AKTUALNEWS
HTTP://WWW.KOMPAS.COM/KCM/NEWS/008/11/ 0031.HTM
HTTP://WWW.MASTEL.OR.ID/INDONESIA/POKJA/E-COMMERCE /E-COMMERCE 5.HTML

HTTP://WWW.WASANTARA.NET.ID/EGOV.HTM