Aksi Mogok Makan Pemuda Malingping

Aksi Mogok Makan Pemuda Malingping

Aksi Mogok Makan Pemuda Malingping. Belasan Pemuda Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten selasa sore , 03/02 2015 yang tergabung dalam Pilar Community melakukan aksi mogok makan di kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Serang Banten, tepatnya di depan gerbang utama KP3B Provinsi Banten.

Aksi ini digelar untuk memaksa Pemerintah Provinsi Banten dalam melakukan bentuk penyimpangan kebijakan, khususnya penanganan jalan rusak, yang selalu di lalui oleh Kendaraan Armada Bertonase di ambang batas.

Angkutan armada truk kapasitas besar selalu melewati jalan wilayah Kabupaten Lebak Khususnya wilayah Malingping dan sekitarnya yang mengakibatkan jalan rusak parah berlubang di sana sini. Hampir seluruh jalan mulai dari saketi-malingping-Bayah dan jalur Rangkasbitung Gunung Kencana jalan rusak parah mengakibatkan distribusi hasil bumi dari wilayah tersebut mengalami kesulitan dalam pendistribusian hasil bumi. Sumber:Kupas.co

Gerakan Nelayan Tani Indonesia

Effendy Rasad

Gerakan Nelayan Tani Indonesia, Effendy Rasad Ketua Bidang Pengembangan Wilayah. Gerakan Nelayan Tani Indonesia  (GANTI) yang di Nakhodai oleh Pakar Kelautan
Indonesia telah berkomitmen tegas bahwa pembangunan kedepan harus berkesinambungan, berbasis Profesi /Geografis / dan Strategis. Intinya bermuara menuju rakyat yang kuat serta mandiri.

Terpadunya Misi dan Visi bersama Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) merupakan terobosan nyata  guna mencapai percepatan pembangunan  berbasis kerakyatan. Langkah ini bukan lagi hanya sebuah kajian yang disamarkan atau sekedar wacana yang dapat memudarkan tujuan serta target pembangunan, akan tetapi merupakan langkah konkrit untuk segera diwujudkan.

MOU Kerjasama Antara GANTI dan PLKB

Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) selama ini identik dengan tugasnya dalam merangkul akseptor baru dan membina kelestarian ber-KB. Namun, tugas mereka sebenarnya tak cukup sampai disitu. Mereka juga harus siap membantu untuk menyiapkan masa depan generasi penerus dalam bidang kesehatan.

Hal tersebut dikatakan Ketua Pembina PLKB dan PKB Indonesia Setia Edi MKes pada acara sarasehan pengurus Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GANTI) dan PLKB, PKB se-Jawa Tengah di Kampung Kopi Banaran Bawen, Minggu (21/9).

Setia Edi menambahkan, saat ini di Indonesia ada sekitar 23 ribu PLKB dan PKB. Mereka bekerja door to door dengan para kader, pemuka agama dan masyarakat. Pekerjaan mereka tak sekedar mensosialisasikan penggunaan alat kontrasepsi tapi juga menyiapkan masa depan generasi muda di bidang kesehatan.

Kepemimpinan Banten Lemah

SERANG-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang me­nempatkan Provinsi Banten di pe­ringkat kedua terendah sebagai daerah otonom baru tidak me­ngejutkan. Bagi akademisi Untirta Gandung Ismanto peringkat rendah itu sudah diduga sebelumnya.

Kata Gandung, sejumlah riset dan data sebelumnya sebenarnya te­lah mem­buktikan sinyalemen pe­­ringkat ren­dah itu. Ri­set Governance Asses­ment yang dil­­akukan PSKK UGM tahun 2008 misalnya, menyebut Ban­ten tengah menuju ke arah bad gover­nance karena dari seluruh in­di­kator tata pemerintahan yang hampir sama dengan yang di­gu­nakan Kemendagri saat ini, in­deks governance di Banten ha­nya rata-rata 0,3 dari skala 1 yang berarti sangat rendah. “De­mikian juga Indeks Integritas Pemda yang menurut KPK kurang, hanya 5,88 dari skala 10. Juga In­deks Persepsi Korupsi menurut Trans­parency Internasional Indonesia yang juga kurang, hanya 4,6 dari skala 10. Terakhir, ICW bah­kan menyebut Banten sebagai pro­vinsi terkorup ke-15 di In­do­nesia,” kata Gandung Ismanto saat dihubungi, Senin (2/5), me­ngomentari evaluasi Kemendagri terhadap daerah otonom baru se­panjang 1999-2009.
Berdasarkan Keputusan Men­teri Dalam Negeri Nomor 120-277 Tahun 2011 tentang Pe­­­netapan Peringkat Pe­nye­leng­ga­raan Daerah Otonom Hasil Pe­mekaran, peringkat pertama diraih Provinsi Maluku Utara dengan skor 55,88. Selanjutnya disusul Provinsi Gorontalo de­ngan skor 51,31, Kepulauan Bang­ka Belitung dengan skor 49.64, Sulawesi Barat dengan skor 46,73, Kepulauan Riau de­ngan skor 46,64, Banten dengan skor 44,57, dan Papua Barat dengan skor 24,99.

Daftar Web Penghasil Uang Dollar

Daftar Web Penghasil Uang

1.Weblogs, Inc.

http://weblogsinc.com
Anda dapat menggunakan blog ini sebagai blog anda atau tuliskan ide-ide menarik untuk topik yang anda suka. Anda akan dibayar untuk tiap posting yang anda tulis, namun terdapat syarat jumlah posting minimum yang harus dipenuhi sebelum mendapat bayaran.

2. Pay PerPost

http://payperpost.com
Anda akan dibayar hingga $500 atau setara dengan Rp. 4 juta-an perbulan untuk menulis artikel dan review sponsor mereka pada blog yang anda miliki.

Banten Terendah Kedua

Blogger Banten Gubernur Banten dan kepala daerah kabupaten/kota harus lebih serius me­nye­leng­garakan pemerintahan serta kesejahteraan masyarakat. Ke­men­terian Dalam Negeri (Ke­me­ndagri) menetapkan bahwa Banten berada di posisi terendah ke­dua atau peringkat keenam dari tujuh provinsi hasil peme­karan daerah selama kurun waktu 1999-2009 dengan skor 44,57.
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-277 Tahun 2011 tentang Pe­­netapan Peringkat Penye­leng­garaan Daerah Otonom Hasil Pe­mekaran, peringkat pertama di­raih Provinsi Maluku Utara dengan skor 55,88. Selanjutnya disusul Pro­vinsi Go­ron­­­talo de­ngan skor 51,31, Ke­pu­lauan Bang­ka Be­litung ­lauan Riau dengan skor 46,64, Banten de­ngan skor 44,57, dan Papude­ngan skor 49.64, Su­la­wesi Barat de­ngan skor 46,73, Ke­pu­Âa Barat dengan skor 24,99.

Iklan Layanan Masyarakat:Bahaya Narkoba!

SELAMATKAN GENERASI MUDA
WASPADAI BAHAYA LATEN

“NARKOBA”

HJ. AIRIN RACHMI DIANY, SH. MH
KPPK : Kaukus Perempuan Peduli Kesehatan

…..

Iklan Layanan Masyarakat Tersebut telah terpasang dan telah memenuhi syarat :

1. Tempat pemasangan adalah tempat-tempat yang memang diperuntukan bagi iklan dan telah memiliki ijin;
2. Telah Membayar pajak Periklanan / REklame
3. Tidak bertentangan dengan Undang-undang (Vide : PERDA No8 Tahun 2000 : Tentang Pajak Reklame)

.. tapi kenapa tanpa alasan yang jelas dan berdasarkan hukum ; ada pihak yang secara semena-mena menurunkan iklan tersebut..?

Seperti di beritakan di : SatelitNews 3 September 2007 Halaman 3

“PERNYATAAN DAN PENGUMUMAN”